Mosi Tidak Percaya, Pernyataan Ketua DPRD Bengkalis KU Dinilai Kontroversi


BENGKALIS (gardasatu) - Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam, dan Wakil Ketua I, Syahrial, merespons desakan 36 anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap mereka dengan pernyataan kontroversial. Salah satu Anggota DPRD Bengkalis, Askori, mengungkapkan kejutannya atas pernyataan tersebut.

Askori menilai pernyataan Khairul Umam sangat menyesatkan dan menciptakan kegaduhan di negeri ini. Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tentang tekanan terhadap masyarakat Mandau oleh Camat Mandau adalah berita bohong.

Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini juga menunjukkan keheranannya terhadap Khairul Umam yang telah menjabat sebagai ketua DPRD selama 4 tahun, namun baru mengungkapkan masalah ini ketika terancam mosi tidak percaya. Ia mengkritik Khairul Umam sebagai pemimpin yang tidak baik dan zholim.

Menurut Askori, Bupati Bengkalis telah bekerja keras untuk masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung mereka. Ia juga mencatat bahwa infrastruktur di Bengkalis telah diakui sebagai sangat baik oleh masyarakat.

Dalam pandangannya, pernyataan Khairul Umam terlalu dangkal dan tidak bijak. Askori mengingatkan, bahwa mosi tidak percaya adalah ungkapan hati anggota DPRD yang merasa kebijakan-kebijakan mereka tidak terakomodir. Ia bertanya mengapa kepentingan mereka harus diabaikan.

"Masalah ini seharusnya menjadi isu internal DPRD, dan dia heran mengapa masalah ini sampai melibatkan pihak luar seperti kecamatan," katanya, Senin (4/9/23) tadi malam.

Ini adalah perkembangan terbaru dalam konflik di DPRD Bengkalis yang semakin meruncing.

Sebelumnya, Khairul Umam (KU), Ketua DPRD Bengkalis dalam keterangan persnya menyebutkan, poin untuk menghentikan kegaduhan di DPRD Bengkalis ini menyatakan "wahai saudara-saudara yang 36 orang sebenarnya sangat simpel sekali ikutilah saran saya. Sehingga dengan itu kita bisa berbuat lebih proaktif untuk kepentingan rakyat. Apalagi seharusnya kita sudah harus masuk tahapan MoU APBD murni dan pembahasan KUPA di September ini apalagi sangat banyak kebutuhan-keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan dan kita kritisi pemerintahan ini, guru-guru P3K yang nggak turun-turun SK-nya RT RW yang belum gajian tekan-tekanan dan ancaman terhadap masyarakat di Mandau oleh Camat Mandau, dan berbagai proyek-proyek mangkrak seperti DIC telah miliaran uang rakyat yang terbenam di sana tetapi sampai sekarang nggak jelas juntrungnya. Roro yang katanya akan beroperasi 24 jam malah yang ada antri panjang 24 jam banyak lagi yang harus kita perjuangkan daripada melakukan perkara yang tidak berguna seperti ini ingat kita mengucap sumpah janji untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan dan politik praktis," sebutnya, Senin (4/9/23) siang.***