Inhu (Bidikonline.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kab. Inhu H. Agus Rianto, SH hadir sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Pelatihan Deteksi Dini Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda yang dilaksanakan pada hari Rabu (27/5) di Aula Bappeda dan Litbang Kab. Inhu. Turut hadir dalam acara ini  sejumlah unsur FKPD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor, Polres, Kejaksaan Negeri Kab. INHU, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda.

Sesuai jadwal, Pelatihan Deteksi Dini ini berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 27 hingga 28 Mei 2015 mendatang, dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang utusan dari 14 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.
 
Hadir juga sebagai narasumber dalam pelatihan itu, Bambang Wahyudi, SH dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Kesbangpol Kemendagri RI Jakarta dan  narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau M. Yunus, S, Sos.
Dalam sambutannya, Plt Sekda H. Agus Rianto, SH mengatakan bahwa di Kabupaten Indragiri hulu, masih banyak dijumpai konflik baik konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, konflik batas wilayah dan konflik sumber daya alam, ang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Untuk itu perlu peran serta masyarakat dalam hal ini para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda bersama-sama pemerintah dapat menyelesaikan konflik yang sudah terjadi maupun potensi konflik dapat di jaring, ditampung dan dikoordinasikan untuk dilaporkan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti upaya penyelesainnya sehingga tercipta situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Melalui pelatihan ini diharapkan kepada peserta dapat mengikuti dengan serius pemaparan para narasumbar, sehingga kembali kewilayah masing-masing peserta dapat mengaplikasikan materi pelatihan dalam membantu pemerintah un tuk menciptakan situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat selain itu harapan selesai mengikuti pelatihan ini, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda memiliki bekal dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi konflik dan bencana alam yang merupakan tugs bersama antara pemerintah dan masyarakat. (humas/boc)