Senin, 25-Oktober-2021
20:04 WIB - Bupati Alfedri, Wira Usaha di Masa Pandemi Perkuat Ekonomi Pesantren | 20:59 WIB - Sekdaprov Serahkan Kasus Hukum Membelit Pejabat BRK | 20:58 WIB - Sofyan Jelaskan Peran DPRD dalam Workshop Politeknik Bengkalis | 20:57 WIB - Syafroni Untung Serahkan tangan palsu Kepada Warga bersama Dinas Sosial | 20:54 WIB - Bupati Bengkalis Hadiri Konsultasi Publik Konsep Rencana Detail Tata Uang Kawasan Perbatasan Negara | 20:52 WIB - Kasmarni : Mari Kita Amalkan Sifat Kehidupan Rasulullah
www.gardasatu.com
 
Puan: Kalau Data Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa
Sabtu, 04-09-2021 - 17:46:41 WIB

TERKAIT:
 
  • Puan: Kalau Data Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa
  •  


    GARDASATU - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR. Peringatan dari Puan ini sejalan dengan polemik bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di internet.

    "Kalau data pribadi presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak nomor induk kependudukan (NIK) warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman daring ilegal," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/9).

    Hal ini disampaikan Puan terkait kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi presiden yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial. Dia mengatakan, segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga harus segera "ditambal" dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

    Karena itu, dia meminta pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas. "Melalui UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana," ujarnya.

    Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Menurut dia, DPR menginginkan agar lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    "Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut," katanya.

    Dia menekankan pentingnya asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal itu, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadisehingga bermanfaat untuk penyusunan RUU PDP.

    "Kalau perlu DPR membentuk panitia kerja khusus untuk asesmen menyeluruhsehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi merekaagar penyusunan RUU PDP semakin baik," ujarnya.(ckp)




     
    Berita Lainnya :
  • Puan: Kalau Data Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pertama kali Sejak Berdiri
    Disperindagpas Inhu Safari Ramadhan di Desa Sanglap
    2 Diduga Dikorupsi, Dana Sewa Tanah Kas Desa dari Exxon Mobile Raib.
    WARGA DESA NGASEM LAPOR BUPATI BOJONEGORO
    3 Kemenhut RI Gelontorkan Program Kredit Tunda Tebang
    4 PERINGATI HUT ke-231:
    Walikota Pekanbaru Ajak Warga Bersinergi, Bergerak Cepat dan Tepat dalam Pembangunan
    5 Plt. Sekda Inhu Tutup Lomba Pacu Sampan Dilanjutkan Mandi Balimau
    6 Tertunda Bertahun Tahun
    Akhirnya Panitia MUSDA IKNR Kampar Terbentuk
    7 ANTISIPASI BERBAGAI PERMASAALAHAN
    Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gelar
    8 Pelalawan Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2015
    9 Dewan Pengupahan Kabupaten Siak
    UMK tahun 2015 sebesar Rp. 1.935.372
    10 Pertarungan Minggu, 19 Juli 2015
    Chavez vs Reyes

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Suara buruh | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Opini | Redaksi | Pedoman Berita | Index |

    Copyright © 2017
    GARDA SATU | Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan