Senin, 10-Mei-2021
17:56 WIB - Bupati H.Zukri Harapkan Gerakan Cinta Zakat Sampai Kedesa di Kabupaten Pelalawa | 17:50 WIB - Berantas Pungli Retribusi Sampah, Pemko Tempuh Jalur Hukum | 17:33 WIB - Bupati H.Zukri Tegaskan Perusahaan Lakukan Perawatan Dari Awal | 17:33 WIB - Pemko Salurkan Bantuan Korban Banjir, Tiap KK Dapat Rp300 Ribu | 16:35 WIB - Bupati H.Zukri Harapkan Gerakan Cinta Zakat Sampai Kedesa di Kabupaten Pelalawan | 11:45 WIB - Diskominfo Kampar Tetap Sosialisasikan Penerapan Protkes di Dua Kecamatan
www.gardasatu.com
 
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah
Sabtu, 01-05-2021 - 09:16:36 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah
  •  

    Bangkinang Kota (Gardasatu) - Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH diwakili Asisten Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yuzar mengikuti Rapat Koordinasi terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Video Conference melalui fasilitas Live Streaming Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dan diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Jumat(30/4).

    Dalam agenda tersebut Kemendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa jika sudah ada tata ruang dan batas, maka tidak menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia, karena saat ini tapak batas daerah merupakan salah satu penghambatnya, kesulitan yang dialami oleh para investor adalah karena kemana mereka membuat izin dan susahnya mendapatkan izin ketika belum adanya kejelasan terkait tapal batas daerah.

    Sementara itu, Bupati Kampar melalui Asisten I Pemerintahan Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa akan mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat karena Pemkab Kampar memang telah serius melaksanakan hal tersebut, dimana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2021, Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan GRG atau Hak Atas Tanah, yang diatur pada Pasal 5 ayat 1 dan 6.

    "Pemkab Kampar mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat karena Pemkab Kampar memang telah serius melaksanakan hal tersebut, dimana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2021, Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan GRG atau Hak Atas Tanah." Ungkap Ahmad Yuzar (Diskominfo/gsc)



     
    Berita Lainnya :
  • Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pertama kali Sejak Berdiri
    Disperindagpas Inhu Safari Ramadhan di Desa Sanglap
    2 Diduga Dikorupsi, Dana Sewa Tanah Kas Desa dari Exxon Mobile Raib.
    WARGA DESA NGASEM LAPOR BUPATI BOJONEGORO
    3 Kemenhut RI Gelontorkan Program Kredit Tunda Tebang
    4 PERINGATI HUT ke-231:
    Walikota Pekanbaru Ajak Warga Bersinergi, Bergerak Cepat dan Tepat dalam Pembangunan
    5 Plt. Sekda Inhu Tutup Lomba Pacu Sampan Dilanjutkan Mandi Balimau
    6 Tertunda Bertahun Tahun
    Akhirnya Panitia MUSDA IKNR Kampar Terbentuk
    7 ANTISIPASI BERBAGAI PERMASAALAHAN
    Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gelar
    8 Pelalawan Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2015
    9 Dewan Pengupahan Kabupaten Siak
    UMK tahun 2015 sebesar Rp. 1.935.372
    10 Pertarungan Minggu, 19 Juli 2015
    Chavez vs Reyes

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Suara buruh | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Opini | Redaksi | Pedoman Berita | Index |

    Copyright © 2017
    GARDA SATU | Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan