Sabtu, 11-Juli-2020
19:45 WIB - Sejak 2015 WN Prancis ini Cabuli 305 Anak Dibawah Umur di Indonesia | 19:33 WIB - Gubri Ingin BPKP Kawal Kinerja Pemprov Riau | 19:31 WIB - Gubri Sebut Aplikasi Mata Bansos Solusi Penyaluran Bantuan | 19:28 WIB - Bupati Siak Tandatangani Dana Hibah Pilkada 2020 | 19:25 WIB - Diresmikan Bupati Wardan , Kecamatan Kempas Juga Punya Kampung Tangguh | 19:22 WIB - Sekdaprov Riau Tinjau Swab Massal di Rohul
www.gardasatu.com
 
Pemprov Riau Kembali Raih Opini WTP
Senin, 29-06-2020 - 22:10:11 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemprov Riau Kembali Raih Opini WTP
  •  


    PEKANBARU (Gardasatu.com) - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna Dalam Rangka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019, Senin (29/6/2020).

    Secara virtual, Anggota 5 BPK RI Barullah Akbar, menyampaikan langsung di hadapan ketua DPRD Riau beserta anggota dan Gubernur Riau, bahwa Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019.

    "Berdasarkan laporan yang sudah dilakukan BPK atas laporan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama 6 kali berturut-turut," kata Barullah.

    Namun, BPK mengatakan masih menemukan 4 catatan kelemahan dan 9 permasalahaan terkait ketidakpatuhan Pemprov Riau untuk dievaluasi.

    "Yang pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD Provinsi Riau yang belum disajikan, berdasarkan laporan keuangan yang sudah dialihkan ke kantor akuntan publik," kata Barullah.

    Catatan selanjutnya adalah, pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya.

    "Ketiga, pengelolaan pendapatan restribusi daerah belum sepenuhnya optimal," cakap Barullah lagi.

    Dan catatan terakhir, adalah pengelolaan investasi, dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan tak sesuai ketentuan.

    "Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK memandang perlu menerbitkan iktisar hasil pemeriksaan daerah tahu 2019 provinsi Riau. Pengawasan kinerja, menyajikan ringkasan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau tahun 2018 gambaran permasalahan signifikan, dengan tema tertentu atas kabupaten kota, sehingga provinsi dalam menyusun kebijakan dalam pembinaan ke pemerintah kabupaten dan kota," paparnya.

    "Saya berharap DPRD ikut memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP yang sesuai kewenangan DPRD. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan," tukasnya.
     (mcr)



     
    Berita Lainnya :
  • Pemprov Riau Kembali Raih Opini WTP
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pertama kali Sejak Berdiri
    Disperindagpas Inhu Safari Ramadhan di Desa Sanglap
    2 Diduga Dikorupsi, Dana Sewa Tanah Kas Desa dari Exxon Mobile Raib.
    WARGA DESA NGASEM LAPOR BUPATI BOJONEGORO
    3 Kemenhut RI Gelontorkan Program Kredit Tunda Tebang
    4 PERINGATI HUT ke-231:
    Walikota Pekanbaru Ajak Warga Bersinergi, Bergerak Cepat dan Tepat dalam Pembangunan
    5 Tertunda Bertahun Tahun
    Akhirnya Panitia MUSDA IKNR Kampar Terbentuk
    6 Plt. Sekda Inhu Tutup Lomba Pacu Sampan Dilanjutkan Mandi Balimau
    7 ANTISIPASI BERBAGAI PERMASAALAHAN
    Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gelar
    8 Pelalawan Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2015
    9 Dewan Pengupahan Kabupaten Siak
    UMK tahun 2015 sebesar Rp. 1.935.372
    10 Pertarungan Minggu, 19 Juli 2015
    Chavez vs Reyes

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Suara buruh | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Opini | Redaksi | Pedoman Berita | Index |

    Copyright © 2017
    GARDA SATU | Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan